BAK jamur di musim hujan, praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukan hanya sekedar menjadi budaya dan kebiasaan para pejabat korup di tingkatan pemerintah pusat. Melainkan sudah menjadi wabah sampai di tingkatan pemerintahan desa.
Faktanya, Aparat Penegak Hukum (APH) tidak hanya banyak menjerat para koruptor di tingkatan pejabat tinggi. Melainkan banyak juga pejabat daerah sampai kepala desa yang terjerat kasus hukum tindak pidana korupsi.
Budaya dan praktik korupsi adalah duri di dalam daging di setiap masa pemerintahan ke pemerintahan. Dan komitmen, ketegasan serta kejujuran untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi adalah mimpi dari setiap anak bangsa, dalam mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045.
Yang perlu diamini bersama, dampak korupsi bukan hanya akan merusak citra institusi pemerintahan. Lebih dari itu dampak yang lebih luas juga akan merusak ke semua tatanan negara. Dari mulai tatanan demokrasi, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan yang lainnya.
Sehingga siapapun pemimpin Indonesia, maka komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus menjadi nomor wahid. Seperti di dalam ajaran agama, komitmen pemberantasan korupsi ibarat ilmu tauhid yang harus menjadi pondasi negara dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dan menjelang 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, Lembaga Anti Korupsi (LAK) DPP Laskar NKRI mengapresiasi komitmen dan langkah ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal.
Memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka pada Senin 13 Januari 2025 hanyalah langkah awal Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi.
Selebihnya, komitmen kebangsaan dari semua elemen pemerintahan dan masyarakat tentu akan menjadi kunci dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bebas dari praktik korupsi.***
ZUL ZULKARNAEN
Direktur LAK DPP Laskar NKRI
